contoh skp pengelola barang milik negara. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 726,. contoh skp pengelola barang milik negara

38 tahun 2008); 6. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara 3. Pelaksana. Pengelola Barang Milik Daerah. Berlaku. Itulah bunyi amanat Pasal 6 Ayat 1F dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Contoh SKP 2021 Periode JAN-JUNI 2021. List of files selected for download. Tanggung Jawab a. Melaksanakan perawatan Barang Milik Negara 12 Keg 100 12 bln 0 0,00 0. 000: Berita acara serah terima barang inventaris. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (mencabut PP No. Struktural. Penggunaan Barang Milik Negara; b. B. Perencanaan kinerja terdiri atas penyusunan dan penetapan SKP. idKesalahan 404 - Halaman Tidak Dapat Ditemukan. Kerja Sama Pemanfaatan Operasional Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat KSP Operasional BMN adalah pemanfaatan BMN oleh pihak. Memahami pejabat pengelola Barang Milik Negara serta tugas dan tanggungjawab pengelolaan Barang Milik Negara; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, bahwa Setiap Instansi Pemerintah wajib menerapkan pengelolaan kinerja Pegawai. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik. Barang Milik Negara. xlsx. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu. Sis Jumiyati 1 Nama Tuti Akbariah, SH 2 NIP 19620216 198912 2 001 2 NIP 19660507 199203 2 002 3 Pangkat/Gol. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik negara/daera di atur dalam ketentuan Pasal 9 – Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara 3. TENTANG KEUANGAN NEGARA. Contoh SKP 2021 Periode JAN-JUNI 2021. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 1. Pengelolaan Barang Milik Negara yang Akuntabel dan Produktif; 2. tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 15 16. 1 Membuat RKBU dan RTBU. DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Perbedaaannya hanyalah pada uraian tugas dan Angka Kredit (AK) yang sudah distandarkan dalam lampiran 1 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 29 Tahun 2020 tentang. Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara yang Efektif; 4. Ruang. 06/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara; 7. Referensi 1. barang milik negara serta menghimpun hasil inventarisasi; l. bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal; bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan. 24 tahun 2010 Tentang kedudukan, tugas, dan fungsi kementrian negara serta susunan organisasi tugas dan fungsi eselon I Kementrian Negara SOP. 5. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/BMD 2. KUALIFIKASI JABATAN : a. Menyiapkan Laporan Barang Pengguna Sementara (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventaris 5 (Lima) tahunan yang berada di SKPD kepada Pengelola. maya kusuma. Dokumen ini berdasarkan. Overview. Formulir ABK. Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) senantiasa berupaya menjadi pengelola Barang Milik Negara (BMN) yang optimal, efektif, dan efisien. 06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; Mengingat ) 1. 3) Bagian Barang Milik Negara (BMN), terdiri dari : Sub Bagian Pengadaan, Sub Bagian Inventarisasi dan Penghapusan. KSPI adalah pemanfaatan BMN melalui kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk. Pasal 5 (1) Gubernur/bupati/walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang. kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan; - 2-Mengingat c. Paradigma baru pengelolaan barang milik negara/aset negara telah memunculkan optimisme baru dalam penataan. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan pengelolaan sarana e. 12. Pengelolaan Barang Milik Negara. Sahabat PNS yang berbahagia, sebagai seorang pegawai negeri sipil maka tentunya anda sudah mengenal tentang SKP (sasaran kerja pegawai). pengendalian Barang Milik Negara/Daerah. Analis Penganggaran. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 4. Ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah yang diatur dalam Permendagri 19/2016 meliputi: 1. Peraturan Sasaran Kinerja Pegawai 2022 : Klik Disini. /PMK. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di alas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 1. Form terdapat format perhitungan. Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam daftar barang yang ada pada pengguna barang dan pengelola barang. 2012. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 (PP 28/2020) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang. mengkoordinasikan serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur. Keprotokolan dan Humas; Pengelolaan Tata Naskah Dinas; Penatausahaan Persediaan; Pengelolaan Sarana. Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489); 15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK. Peraturan Menteri. PP 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Perpres No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang . Renstra K/L. Terbitnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 29 Tahun 2020 tentang “Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa” menggantikan Permen PANRB 77 Tahun 2012 membawa beberapa perubahan. Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu diatur tata cara tuntutan ganti kerugian Daerah, c. 3. 02. S-1 Ekonomi 3. Sos. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (2). Ruang Lingkup Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara dengan SIMAN Sesuai dengan PP 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah Pasal 9 ayat 2, Perencanaan Kebutuhan meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindah-tanganan, dan penghapusan Barang Milik Negara / Daerah. Sk Penjabat Pengelola Barang. Koordinator Pengelola Barang Milik Negara. 2. BN. 2, BD. Kuasa Pengguna Barang adalah. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan pengelolaan sarana e. 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 9. Bahasa. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. 2. Menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah. 6/2021 TENTANG TATA CARA. Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang KeuanganTahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang mengatur, pengelolaan aset negara berada pada penguasaan Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara, sedangkan pimpinan kementerian/lembaga negara merupakan pengguna barang milik negara, dan pejabat satuan kerja sebagai kuasa pengguna barang milik. go. Download. pengelolaan barang milik negara berupa rumah negara. Setiap daerah memiliki barang atau aset yang disebut barang milik daerah (BMD). 4. Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 198712152009041001. Bidang. pejabat pengelola BMD, perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan BMD pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, BMD berupa rumah negara; dan ganti rugi serta sanksi. 1 /2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah memunculkan optimisme baru best practices dalam penataan dan pengelolaan aset negara yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan. Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah. Tujuan pengelolaan barang milik daerah untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahPerubahan paradigma baru pengelolaan barang milik negara / aset negara yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. Format atau contoh SK Pengurus barang ini di buat berdasarkan Rapat Desan guru dan Kepala sekolah sehingga untuk membuat SK ini tidak semata-mata di tunjuk secara internal oleh kepala sekolah. Contoh Skp Pengelola Barang Milik Negara. Jabatan : Pengelola Barang Inventaris 2. lkpp. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan. Pasal 5 (1) Gubernur/bupati/walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang. Ikhtisar Jabtan ini adalah. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 000 (seratus juta rupiah) ke bawah (menjadi kewenangan. 3. Data. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 . 246/PMK. 4). 4. 3 Pangkat/Gol. A. Pasal 1 Da1am Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Standard Operating Procedure (SOP) Judul: Pencatatan Aset Tetap Berwujud Nomor : 5290/IT1 . Sejak saya menulis artikel "PANDUAN MENYUSUN SKP PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA" di. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang barang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 3. Tujuan Barang Milik Negara (BMN) dibeli atau diadakan adalah untuk menunjang penyelenggaraan Tugas dan Fungsi suatu instansi pemerintah. Komputer/ Laptop 2. pengadaan; 1 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004), Pasal 1 angka 11 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP 27/2014) Pasal 1 angka 2. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. Pada tanggal 28 Desember 2011, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik DaerahTugas Tambahan. tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 6. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; 3. ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, serta Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2020, perlu menetapkan PeraturanMenteri. Permendikbud No. 1 Nama 1 Nama. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Uraian Jabatan Di Universitas Dan Institut Teknologi. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa. PMK Nomor 181 Tahun 2016. 3. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (2) PP Nomor 27 Tahun 2014, menjelaskan tentang pengertian BMN/D yang. 06/2007 tentang penggolongan. xml ¢ ( ÌXÛnÛ0 } ° 0ô:ÄJº­ë†8}h·Ç­@» P%Æ bK‚¨¦Éß v’¢(rs-`zÉÅ6Ï9$%“ÔôzÕÔÙ ~˜>¬ `FÖ V…à~pŽ²‚F`n º3·¾ þú’;! ¢ ~1 _riM F¡Å`³é-ÌÅS ²Ÿ+º¼Qò¨ Ën6ϵT ÎÕZŠ@BùÒ¨7$#;Ÿk Êʧ† st „ 4uî¼&F ! cÈø^NgÊ7œºi5·×÷[x¨±ŸÌm r²ì\ÁJ;üDÁ:À°¤;Câ@ö·^“× Zêà [a h…x­ » >ü ¥ƒ. Please fill out the following fields to login: Username. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 726,. Dokumen ini berisi ketentuan umum, tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kebutuhan BMN, serta lampiran-lampiran terkait. 6 tahun 2006 yang merupakan peraturan turunan Undang-Undang No. ILHAM. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. go. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) SECARA AKUNTABLE MENUJU GOOD GOVERNANCE. Pemanfaatan. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Contoh gedung-gedung, kantor. Login. Meningkatnya pengelolaan tata usaha dan rumah tangga 4. 02. Saldo Awal 2. Perdirjen Perbendaharaan No. tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Untuk itu, diperlukan adanya relevansi atau keterkaitan pengadaan BMN dengan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga yang konsisten dengan sasaran strategis Kementerian/Lembaga. Materi Sosialisasi Sasaran Kinerja Pegawai di Samarinda : Klik. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran jdih. C. Sedangkan peraturan pelaksana dari PP No. penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik negara; dan b. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebutMelaksanakan tugas sebagai Pengelola Barang Milik Negara antara lain. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Contoh Bast Barang Milik Negara. Sebagai tindak lanjut dan penjabaran atas ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan. Kodefikasi Barang Milik Negara Kodefikasi barang adalah pemberian kode Barang Milik Negara sesuai dengan penggolongan masing-masing. usulan besaran sewa. Menerima, menyimpan, dan. Belum. Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah . NOMOR 03/PMK. Permohonan atas pelaksanaan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang disampaikan kepada Kepala KPKNL, dengan disertai: 3). SOP Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Size: 453. Mencatat barang inventaris kantor termasuk sarana dan prasarana. Persetujuan dari Pengelola Barang; c. Kepegawaian Daerah dengan cara mengelompokkan dan mencatat sesuai dengan jenisnya serta menyampaikan kepada. pimpinan. Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah , perlu disusun Tata Cara Pengarnanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi; c. PdPerubahan paradigma baru pengelolaan barang material milik negara / aset negara yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 06/2020, BN. Jabatan : Ahli Pertama – Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Unit Kerja : Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa ( Sekretariat Daerah Kota Magelang) Identifikasi Isu (USG) : 1. Seperti sekolah SKP ini sebagai Raport dari Pegawai Negeri Sipil. Tujuan pembukuan adalah agar semua BMN dapat terdata dengan baik dalam upaya. bahwa untuk menyikapi perkembangan · kondisi dan praktik Pengelolaan Barang Milik Negara; perlu mengatur kembali Rekonsiliasi Barang Milik Negara yang sebelumnya ditetapkan dalam. Bagian Penatausahaan BMN. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. (1) Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah pengelola barang milik negara.